Dari kursus Administrasi Pajak Daerah: Daftar, Bayar, Lapor, dan Perbaiki
15 menit
Pendaftaran menghubungkan orang atau badan dengan kewajiban pajaknya. Untuk pajak yang ditetapkan Kepala Daerah, wajib pajak mendaftarkan diri dan/atau objek menggunakan surat pendaftaran objek; PBB-P2 menggunakan SPOP. Untuk pajak yang dihitung sendiri, wajib pajak juga mendaftarkan diri dan/atau objeknya sesuai Pasal 51 PP 35/2023.
Satu NPWPD diterbitkan sebagai identitas wajib pajak. NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan NIK, sedangkan badan dihubungkan dengan NIB. Objek tertentu dapat mempunyai NOPD atau nomor registrasi. Identitas orang dan identitas objek mempunyai fungsi berbeda: satu pengusaha bisa memiliki beberapa lokasi usaha yang perlu diadministrasikan secara tepat.
Contoh: PT Tertib membuka restoran dan memasang reklame. Petugas mengidentifikasi PT melalui NPWPD yang terhubung NIB, kemudian menatausahakan masing-masing objek. PBJT restoran dihitung sendiri, sedangkan pajak reklame ditetapkan Kepala Daerah. Pendaftaran bukan pengganti pembayaran; menunggu tagihan reklame juga tidak menghapus kewajiban menghitung PBJT.
Jika syarat subjektif dan objektif tidak lagi terpenuhi, Pasal 53 memungkinkan penonaktifan atau penghapusan identitas melalui jabatan atau permohonan. Wajib pajak harus tidak mempunyai tunggakan dan tidak sedang mengajukan upaya hukum yang disebut aturan. Permohonan diputus dalam tiga bulan sejak diterima lengkap; lewat tanpa keputusan dianggap disetujui. Menutup usaha sendiri belum otomatis menonaktifkan NPWPD.
Identifikasi jenis pajak dan cara pemungutannya.
Cocokkan identitas wajib pajak dengan NIK atau NIB dan berkas objek.
Daftarkan dan simpan tanda penerimaan; ikuti penomoran objek daerah.
Buat daftar berkas untuk sebuah badan yang membuka kafe dan memasang papan reklame. Pisahkan identitas badan, data lokasi, dan cara pemungutan kedua pajak.
NPWPD badan terhubung NIB; objek kafe dan reklame didata; PBJT dihitung sendiri dan reklame ditetapkan daerah. Kelayakan objek serta pengecualiannya tetap diperiksa.
Menganggap NOPD sama dengan identitas badan.
Menganggap satu pendaftaran membuat semua pajak menunggu SKPD.
PP 35/2023 Pasal 3 dan Pasal 51–54
Materi hukum ditinjau pada 12 Oktober 2026. Rujukan pasal tersedia di bawah dan naskah resmi tersedia pada sumber kelas. Angka berlabel simulasi hanya untuk latihan. Untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada saat terutang, Perda beserta perubahannya, Perkada, dan dokumen resmi.
