Dari kursus Fondasi Pajak Daerah: Memahami PP 35 Tahun 2023
15 menit
Pajak daerah adalah kontribusi wajib berdasarkan undang-undang yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Perbedaannya ada pada dasar hukum dan karakter pungutan, bukan pada besar uang atau nama loket. Jalan yang lebih baik dapat menjadi manfaat belanja daerah, tetapi pembayaran PBB-P2 bukan pembelian layanan jalan untuk satu rumah.
Contoh fiktif: Rina menerima SPPT atas rumahnya dan karcis pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah. SPPT merupakan pemberitahuan PBB-P2, sedangkan pelayanan parkir tersebut dapat berada dalam kelompok retribusi jasa umum. Parkir yang diselenggarakan pelaku usaha di luar badan jalan perlu ditelaah sebagai PBJT jasa parkir; kata “parkir” saja belum cukup untuk memilih pungutan. Periksa siapa penyelenggara, lokasi, dan objek yang diatur.
Gunakan pola belajar tiga putaran: pahami alasan, kerjakan kasus tanpa membuka teks, lalu buka pasal untuk mengoreksi alasan. Sediakan 15 menit: 5 menit membaca, 5 menit membuat tabel kasus, dan 5 menit menjelaskan kembali. Ulangi satu pertanyaan besok dan tiga hari kemudian. Tujuannya agar Anda mampu menjelaskan mengapa suatu pungutan dipilih, bukan sekadar menghafal singkatan.
Tandai aktivitas atau hak yang menjadi dasar pungutan.
Tentukan apakah ada jasa atau izin tertentu dari pemerintah daerah.
Cocokkan dengan definisi dan kelompok pungutan dalam naskah resmi.
Tulis alasan klasifikasi dan satu fakta yang masih perlu diverifikasi.
Buat tabel untuk SPPT rumah, pelayanan parkir tepi jalan umum pemerintah daerah, dan parkir usaha di luar badan jalan. Tulis calon pungutan serta fakta penentunya.
Tabel memisahkan PBB-P2, calon retribusi parkir tepi jalan umum, dan calon PBJT jasa parkir; setiap kesimpulan menyebut dasar serta pemeriksaan pengecualian.
Menganggap semua pembayaran ke daerah sebagai retribusi.
Menganggap pembayar pajak harus menerima layanan pribadi dengan nilai yang sama.
PP 35/2023 Pasal 1 angka 11–12 dan angka 34
PP 35/2023 Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 4
PP 35/2023 Pasal 27 ayat (1) huruf c
Materi hukum ditinjau pada 12 Oktober 2026. Rujukan pasal tersedia di bawah dan naskah resmi tersedia pada sumber kelas. Angka berlabel simulasi hanya untuk latihan. Untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada saat terutang, Perda beserta perubahannya, Perkada, dan dokumen resmi.
