Dari kursus Pajak provinsi dan opsen: hitung serta telusuri aliran penerimaan
20 menit
PKB menilai kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan BBNKB dalam kerangka UU 1/2022 menilai penyerahan pertama kendaraan bermotor. PP 35/2023 Pasal 5–6 membedakan kedua saat terutang dan menempatkan wilayah pemungutan pada tempat kendaraan terdaftar. Membeli kendaraan bekas dapat tetap menimbulkan urusan administrasi serta PKB, tetapi tidak otomatis merupakan penyerahan pertama objek BBNKB. Jangan menyamakan seluruh biaya balik nama dengan pajak BBNKB.
DPP PKB kendaraan darat adalah hasil nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan relatif kerusakan jalan dan/atau pencemaran; untuk kendaraan di air hanya nilai jual. DPP BBNKB ialah nilai jual kendaraan yang ditetapkan dalam aturan menteri dalam negeri dan gubernur. Harga faktur pembelian tidak otomatis mengganti nilai jual penetapan. Pastikan jenis kendaraan, identitas, status penyerahan, dan aturan dasar berlaku.
Batas tarif PKB kendaraan pertama biasa paling tinggi 1,2%, dan kendaraan kedua/seterusnya dapat progresif paling tinggi 6%; UU Pasal 10 juga memiliki ketentuan khusus daerah setingkat provinsi tanpa kabupaten/kota otonom serta kategori kendaraan tertentu. Batas BBNKB biasa paling tinggi 12%, dengan ketentuan khusus 20% pada daerah tersebut. Gunakan tarif Perda sesuai kategori, bukan menyalin batas atau tarif daerah lain. Kedua pajak berdasarkan penetapan kepala daerah menurut PP Pasal 3.
Contoh fiktif: nilai jual kendaraan darat Rp100.000.000 dan bobot 1,05 memberi DPP PKB Rp105.000.000. Tarif pokok simulasi 1% menghasilkan PKB Rp1.050.000. Jika penyerahan pertama dan DPP BBNKB ditetapkan Rp100.000.000, tarif simulasi 10% memberi BBNKB Rp10.000.000. Angka berbeda karena pemicu dan dasar berbeda; opsen belum dimasukkan dalam dua pokok ini.
Pisahkan fakta kepemilikan/penguasaan dari fakta penyerahan pertama serta biaya administrasi lain.
Verifikasi nilai jual, bobot PKB bila relevan, kategori kendaraan, dan tempat pendaftaran.
Pilih tarif Perda sesuai jenis/kategori dan tanggal berlaku; hitung pokok PKB atau BBNKB.
Baca dokumen penetapan dan tandai pokok sebelum melanjutkan penghitungan opsen.
Simulasi kendaraan darat: nilai jual ditetapkan Rp80.000.000, bobot 1,10, tarif PKB pokok fiktif 1%. Hitung pokok PKB. Kendaraan lain merupakan penyerahan pertama dengan DPP BBNKB Rp80.000.000 dan tarif pokok fiktif 10%; hitung BBNKB. Jelaskan mengapa kendaraan bekas tidak langsung diberi BBNKB yang sama.
DPP PKB Rp88.000.000 dan pokok Rp880.000; BBNKB penyerahan pertama Rp8.000.000. Kerangka BBNKB menilai penyerahan pertama; biaya administrasi balik nama kendaraan bekas bukan bukti BBNKB terutang. Opsen dihitung kemudian atas pokok masing-masing.
Menyamakan PKB dengan BBNKB atau seluruh biaya administrasi kendaraan.
Menerapkan BBNKB penyerahan pertama pada setiap pembelian kendaraan bekas.
Menggunakan harga faktur tanpa memeriksa nilai jual dan bobot penetapan.
UU 1/2022 Pasal 7–16 dan Pasal 191 ayat (1)
PP 35/2023 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5–6
Materi hukum ditinjau pada 12 Oktober 2026. Rujukan pasal tersedia di bawah dan naskah resmi tersedia pada sumber kelas. Angka berlabel simulasi hanya untuk latihan. Untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada saat terutang, Perda beserta perubahannya, Perkada, dan dokumen resmi.
