Dari kursus Pemeriksaan dan Penagihan: Bukti, Ketetapan, dan Prosedur
15 menit
Penelitian SPTPD mencocokkan pembayaran, penulisan, penghitungan dan administrasi laporan. Pemeriksaan pajak memiliki ruang lingkup lebih luas: menguji kepatuhan atau menjalankan tujuan lain yang disebut dalam aturan. Dua kegiatan dapat berhubungan, tetapi mempunyai dasar, dokumentasi dan konsekuensi berbeda.
Pasal 73 menyebut pemeriksaan kepatuhan ketika ada permohonan pengembalian/kompensasi kelebihan pembayaran, data konkret yang menunjukkan kurang bayar, atau pemilihan berbasis analisis risiko. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat mencakup NPWPD secara jabatan, penghapusan NPWPD, penyelesaian keberatan, pencocokan data dan penagihan. Gunakan PMK 7/2025 sebagai pedoman teknis saat ini.
Contoh: SPTPD Rp 4 juta disandingkan dengan SSPD Rp 3 juta menghasilkan perbedaan administrasi Rp 1 juta yang diteliti. Jika data transaksi menunjukkan penjualan yang sengaja tidak dilaporkan, pejabat dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan indikasi dan bukti. Tingginya omzet atau besarnya usaha saja tidak cukup untuk menyimpulkan pelanggaran tanpa pemeriksaan fakta.
Tentukan pertanyaan administrasi atau kepatuhan yang ingin dijawab.
Identifikasi dasar tindakan: selisih laporan, data konkret, refund, atau analisis risiko.
Gunakan penugasan dan dokumentasi sesuai tahap serta pedoman PMK 7/2025.
Klasifikasikan dua kasus: salah penjumlahan dalam SPTPD, dan permohonan kompensasi lebih bayar yang perlu diuji. Jelaskan alasan kegiatan yang dipilih.
Salah hitung diteliti menurut Pasal 72 dan dapat menghasilkan STPD. Permohonan pengembalian/kompensasi menjadi dasar pemeriksaan kepatuhan Pasal 73; fakta dan dokumen tetap diperiksa.
Menganggap semua penelitian adalah pemeriksaan formal.
Menyimpulkan penghindaran pajak hanya dari angka omzet.
PP 35/2023 Pasal 72–73
PMK 7/2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
Materi hukum ditinjau pada 12 Oktober 2026. Rujukan pasal tersedia di bawah dan naskah resmi tersedia pada sumber kelas. Angka berlabel simulasi hanya untuk latihan. Untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada saat terutang, Perda beserta perubahannya, Perkada, dan dokumen resmi.
